Pemkab Gorontalo dan Pansus DPRD Intensifkan Pembahasan Perubahan SOTK Perangkat Daerah.
LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Panitia Khusus DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2026 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bukit Proja Hotel & Restaurant, Limboto, Sabtu (28/2/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, didampingi jajaran Pansus. Pembahasan difokuskan pada penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo, hadir Sekretaris Daerah, Sugondo Makmur, didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Hariyanto Manan, Kepala Bapelitbangda, Cokro Katili, Kepala Bagian Organisasi, Syaiful Hippy, serta Kepala Bagian Hukum, Jesse Kojongkam, bersama tim teknis terkait.
Penataan kelembagaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian beban kerja dan analisis jabatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta dinamika pembangunan daerah. Beberapa opsi penggabungan perangkat daerah turut dibahas guna menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas koordinasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam birokrasi.
Dalam forum tersebut, Pansus DPRD memberikan sejumlah masukan, terutama terkait penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara. DPRD menekankan bahwa perampingan struktur harus tetap menjamin kejelasan tugas dan fungsi ASN, baik pejabat struktural maupun fungsional, agar tidak terjadi penumpukan pegawai tanpa peran yang terukur.
Hasil pembahasan ini selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen memastikan penataan SOTK menghasilkan organisasi yang lebih ramping secara struktur, namun tetap kuat dalam fungsi dan kinerja pelayanan publik.