Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BKAD Kabgor Terima Kunjungan Tim BPKP untuk Reviu Disiplin Belanja Triwulan IV.
LIMBOTO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali ditunjukkan melalui kegiatan Reviu Disiplin Belanja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Kegiatan tersebut diawali dengan kunjungan kerja Tim BPKP yang dipimpin Auditor Ahli Madya sekaligus Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas, Asri Murtini, ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, Selasa (21/10/2025). Tim BPKP diterima langsung oleh Sekretaris BKAD, Hasni Lamanasa, didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan, Nurdjana Utiarahman; Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, Arifin Ibrahim; serta Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Arman Mahmud.
Kunjungan tersebut menjadi ajang koordinasi antara BKAD dan BPKP dalam memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Selama delapan hari kerja, mulai 20 hingga 29 Oktober 2025, Tim BPKP akan melakukan reviu terhadap pelaksanaan disiplin belanja pemerintah daerah, dengan fokus pada kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, serta efisiensi dalam pengelolaan belanja publik.
Reviu ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Melalui pendampingan teknis dari BPKP, diharapkan setiap satuan kerja mampu memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga hasil pembangunan dapat lebih optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan semakin memperkuat budaya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab fiskal dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan visi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.