Perkuat Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah, Kemenkeu Gelar Bimtek Level Eksekutif Penyusunan APBD 2026 di Manado.
MANADO – Pemerintah terus memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Level Eksekutif Kebijakan Transfer ke Daerah dan Penyusunan APBD Tahun 2026, yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bertempat di Aula Lantai 6 Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan bergengsi yang diikuti oleh para Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara, Hari Utomo.
Dalam sambutannya, Hari Utomo menegaskan bahwa pengelolaan transfer ke daerah dan penyusunan APBD harus semakin adaptif, transparan, serta berorientasi pada hasil. “Kebijakan fiskal tahun 2026 diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi daerah melalui pengelolaan anggaran yang efisien, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Selama Bimtek, para peserta mendapatkan sejumlah materi strategis dari para pejabat kementerian terkait. Di antaranya, Kebijakan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah oleh Direktur DTK DJPK Kemenkeu, Alternatif Pendanaan dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan Daerah oleh Direktur P2D DJPK Kemenkeu, Kebijakan Umum Penyusunan APBD Tahun 2026 oleh Direktur PAD DJBKD Kemendagri, serta Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Provinsi Gorontalo oleh Direktorat P2D DJPK Kemenkeu.
Dari Kabupaten Gorontalo, hadir Asisten Administrasi Umum, Haris Suparto Tome, mewakili Sekretaris Daerah, didampingi oleh Kepala BKAD, Hariyanto Manan, dan Kepala Bapelitbangda, Cokro R. Katili. Melalui kegiatan ini, Kementerian Keuangan berharap terwujud keselarasan antara kebijakan fiskal nasional dan prioritas pembangunan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.