Pemkab Gorontalo & BPKP Percepat Pembenahan Tata Kelola & Pastikan Program 2026 Tepat Sasaran.
LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam agenda Penyampaian Hasil Pengawasan Tahun 2025 serta Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2026 bersama BPKP Provinsi Gorontalo yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Selain evaluasi kinerja, forum tersebut juga membahas penguatan manajemen risiko strategis dan pencegahan fraud guna memperkokoh implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan kepemimpinan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program. Sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah, menurutnya, menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien.
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyambut baik hasil pengawasan tersebut dan menegaskan seluruh rekomendasi akan segera ditindaklanjuti secara konkret dan terukur. Ia meminta seluruh pimpinan OPD melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, baik Rencana Strategis maupun Rencana Kerja, agar semakin terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Hasil pengawasan ini menjadi penguatan bagi kami untuk memastikan setiap program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus dikelola secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel,” tegas Sofyan.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, camat, serta tim teknis BPKP. Kehadiran unsur pimpinan daerah secara lengkap mencerminkan soliditas dan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran.
Dalam kegiatan itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo juga ambil bagian melalui Sekretaris, Hasni Lamanasa., yang hadir mewakili Kepala BKAD. Keterlibatan BKAD menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko.
Melalui kolaborasi yang konstruktif bersama BPKP, Pemerintah Kabupaten Gorontalo optimistis kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin meningkat. Dengan perencanaan yang lebih terarah dan pengendalian yang kuat, pembangunan daerah diharapkan berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.