Pemkab dan Pemprov Gorontalo Matangkan PKS Kepegawaian, Perkuat Integrasi Manajemen SDM Aparatur.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi kelembagaan melalui pematangan rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang kepegawaian. Kerja sama ini diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara profesional, adaptif, dan berkelanjutan guna mendukung agenda reformasi birokrasi.
Pembahasan draf PKS tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, dan berlangsung di Manna Cafe, Kota Gorontalo, Selasa (10/2/2026). Rapat koordinasi ini melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Gorontalo dan BKPSDM Kabupaten Gorontalo, serta dihadiri unsur perangkat daerah terkait.
Rapat tersebut membahas penguatan sinergi dan koordinasi kedua lembaga, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur. Fokus pembahasan meliputi pengembangan kompetensi aparatur, pembinaan kepegawaian, serta pengelolaan SDM yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Salah satu poin utama dalam draf kerja sama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Melalui PKS ini, pelaksanaan Latsar diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi, efisien, dan terstandar, baik dari sisi administrasi maupun teknis.
Dalam arahannya, Sekda Sugondo Makmur menegaskan pentingnya kerja sama yang terstruktur, sinergis, dan berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian serta memastikan pengembangan aparatur berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I Setda Kabupaten Gorontalo, Nawir Tondako, Kepala BKPSDM Kabupaten Gorontalo, Jufri Damima, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris BKAD, Hasni Lamanasa. Kehadiran BKAD menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan kepegawaian dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna mendukung efisiensi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.