Bangun Komunikasi Strategis, Bupati Gorontalo Terima Kunjungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
LIMBOTO – Upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pengelolaan keuangan negara di daerah terus dilakukan. Hal itu terlihat saat Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo di Rumah Dinas Bupati Gorontalo, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sofyan Puhi didampingi Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, Asisten Administrasi Umum Haris Tome, Inspektur Sri Dewi Nani, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan. Sementara rombongan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, didampingi Kepala KPPN Gorontalo, Deni Haryono, bersama jajaran.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut menjadi sarana mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, sekaligus memperkuat komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi.
Bupati Sofyan Puhi menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan jajaran Kementerian Keuangan di daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang solid diharapkan mampu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui audiensi tersebut, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan membangun kerja sama yang konstruktif. Komitmen bersama itu menjadi fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.