Exit Meeting BPK RI: Pemkab Gorontalo Berkomitmen Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
LIMBOTO – Sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali ditegaskan melalui Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas kebijakan dan strategi ketahanan pangan. Pertemuan yang berlangsung di ruang Upango, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kamis (18/9), menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan arah pembangunan daerah di sektor pangan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, hadir mewakili pemerintah daerah bersama Asisten Administrasi Umum, Haris Suparto Tome, Sekretaris Inspektorat, Trisno Domili, Sekretaris BKAD, Hasni Lamanasa, serta pejabat eselon BKAD. Hadir pula perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ikut memberikan dukungan.
Dari pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, tim dipimpin oleh Wakil Penanggung Jawab, Radhityo Fitrian Her Rengga Wardhana, didampingi Pengendali Teknis, Solikin dan Hary Setiawan, Ketua Tim Pemeriksa, Rointan Putri Fenita Situmorang, serta anggota tim pemeriksa lainnya. Pemeriksaan ini mencakup periode 2023 hingga semester I tahun 2025, dengan fokus pada efektivitas kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam penyampaiannya, Radhityo menegaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan tidak bertujuan mencari kelemahan, melainkan memberikan masukan konstruktif. “Pemeriksaan ini bertujuan memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kami berharap rekomendasi yang disampaikan BPK dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.
Exit Meeting ini menjadi ruang penyampaian hasil pemeriksaan awal sekaligus gambaran mengenai kekuatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Rekomendasi dari BPK diharapkan dapat membantu Pemkab Gorontalo bersama OPD terkait memperkuat strategi program, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Sugondo Makmur menegaskan kesiapan Pemkab Gorontalo untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah yang berkelanjutan.